Makalah Etika Kehumasan: Kode Etik Humas Pada Pemerintah Kota Jambi

Makalah Etika Kehumasan
Loading...

Riski Firmanto

Masih dalam tahap menuju Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Lampung

Makalah Etika Kehumasan: Kode Etik Humas

(Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Jambi tahun 2013)

Latar Belakang Masalah

Publik mempunyai peranan penting dalam kesuksesan setiap organisasi ataupun pemerintahan. Tujuan perusahaan ataupun instansi tersebut hanya akan tercapai apabila ada dukungan dari publik atau khalayak luas. Oleh karenanya, menjaga hubungan baik dengan publik, menjadi sebuah kebutuhan yang harus dilakukan setiap instansi ataupun perusahaan. Selain menjaga hubungan yang baik dengan publik. Suatu organisasi ataupun pemerintahan juga harus mampu menjaga hubungan yang baik dengan stakeholder, hubungan yang baik dengan stakeholder ini sangat diperlukan untuk mendukung kesuksesan suatu organisasi atau pemerintahan. Dalam hal tersebut diperlukan peran humas atau Public Relation Officer (PRO). Humas merupakan salah satu unsur penting dalam suatu badan atau organisasi, ia memainkan peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi atau pemerintahan. Seorang Public Relation Officer tidak hanya menjadi tulang punggung dalam membangun citra positif organisasi dan pemerintahan, ia juga bertugas mencapai reputasi yang prestise.

Dari pemaparan tersebut kita dapat mengetahui bahwa seorang humas memiliki tugas yang tidak mudah, ia harus menjalankan beberapa peran sekaligus dalam satu waktu. Maka dari itu diperlukan kepekaan seorang humas dalam menjalakan pekerjaannya, selain itu keprofesionalan seorang humas pula menjadi hal yang penting karena kekredibilatasan praktisi humas dapat mencerminkan citra suatu organisasi maupun pemertintahan.

Lainnya hal nya dengan humas sebuah organisasi ataupun perusahaan, humas pemerintahan memiliki peranan khusus sebagai suatu alat atau saluran instansi, yaitu untuk memperlancar proses interaksi positif antara pemerintah dan publik, dan juga menyebarluaskan informasi mengenai publikasi pembangunan nasional atau daerah melalui kerjasama dengan pihak media atau pers, baik menggunakan saluran media elektronik maupun media cetak lainnya. Marshall McLuhan mengatakan bahwa media adalah“The Extension of Man” (media itu perluasan manusia). Bisa dikatakan media adalah kepanjangan tangan manusia, apa yang diinginkan oleh manusia dapat diperpanjang jangkauannya oleh media. Maka dari itu seorang humas harus mampu memperhatikan hal tersebut agar apa yang diinginkan masyarakat dapat terpenuhi.

Loading...

Baca Juga: Pengertian Public Relation Fungsi Kode Etik Dan Tujuannya Dalam Komunikasi

Dalam aktivitasnya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada pelayanan informasi publik, pemerintah mengandalkan peran dari humas pemerintah, yaitu sebagai perantara dalam mendengar apa yang diinginkan oleh publik dan juga untuk mengkomunikasikan segala bentuk kebijakan baru pemerintah kepada masyarakat luas.Hal-hal tersebutlah tugas yang semestinya dilakukan oleh seorang praktisi humas, namun pada kenyataanya masih terdapat humas, terutama humas pemerintah yang kurang berperan aktif dalam menjalankan tugas kehumasannya. Misalnya saja masalah yang terjadi di kota Jambi. Dalam kasus tersebut humas pemerintahan kota jambi harus memaksimalkan perannya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, dimana muncul kecurigaan dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kota Jambi. Dalam kasus ini, humas pemerintahan kota Jambi seharusnya berperan lebih aktif dalam mengklarifikasi masalah tersebut agar kecurigaan dan stigma negatif masyarakat terhadap walikota jambi tidak semakin meluas. Namun kenyataannya, hal tersebut malah cenderung dibiarkan sehingga stigma negatif masyarakat terhadap pemerintah kota Jambi, khususnyawalikota Jambi semakin beredar luas. Fenomena tersebutlah yang melatarbelakangi pembuatan makalah saya sebagai tugas ujian tengah semester (UTS) etika kehumasan ini, dimana berdasarkan kasus tersebut diperlukan langkah tepat yang dilakukan humas pemerintahan kota jambi yang akan saya bahas dalam makalah ini.

Pembahasan

Keberadaan humas didalam bidang pemerintahan bukan hal yang tabu di Indonesia, menurut (Onong,1991:12) bahwa humas di bidang pemerintahan sudah ada sejak tahun 1950 tepatnya setelah kedaulatan Indonesia diakui oleh Kerajaan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Dimana pada saat itu, Indonesia baru memindahkan pusat ibu kota dari Yogyakarta ke Jakarta. Tentu saja, proses pembenahan struktural serta fungsional dari tiap elemen-elemen kenegaraan baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif  marak dilakaukan oleh pemerintah pusat. Kemudian pada tahun 1962, dari Presidium Kabinet PM Juanda, menginstruksikan  agar setiap instansi pemerintah harus membentuk bagian atau divisi Humas (PR), ditahun itulah, periode pertama cikal bakal adanya Humas di Indonesia.Dari sejak itulah bidang kehumasan di Indonesia terus mengalami perkembangan hingga menjadi populer seperti saat ini. Profesi humas dianggap sebagai bidang pekerjaan yang profesional. Hal tersebut ditandai dengan munculnya aturan-aturan yang terkait dengan humas. Salah satunya adalah kode etik kehumasan.

Dalam buku “Etika Profesi Public Relations” Syafruddin Zuhri, dijelaskan bahwa saat ini beberapa organisasi kehumasan di Indonesia sudah membentuk Kode Etik Kehumasan (KEKI) untuk kalangan profesi PR/Humas, baik untuk organisasi Humas Kedinasan Departemen Pemerintah yang dikenal dengan nama Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah) maupun untuk kalangan nonpemerintah, seperti organisasi profesi Perhumas (Perhimpunan Humas Indonesia).

Loading...

Adapun isi Etika Humas Pemerintah (Bakohumas) antara lain:

Etika Humas Pemerintah (Bakohumas)

Sebagaimana telah digariskan oleh SK Menpen No. 31/1971 melalui Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah) yang dikoordinasikan oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, serta instansi Pemda di masing-masing daerah dan provinsi, tugas dan fungsi Bakohumas adalah sebagai berikut:

1. Membantu Menteri Penerangan RI (sekarang Menteri Negara Komunikasi dan Informasi) dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan hubungan yang lancar dan harmonic antara masyarakat dan pemerintah

Loading...

2. Mengadakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerja sama antara Humas Departemen dan Lembaga Pemerintah/Negara

3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kehumasan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Kegiatan Bakohumas selama ini, selain mengadakan pertemuan berkala antara para anggotanya adalah kegiatan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, seminar, serta work shop sebagai upaya meningkatkan keterampilan khusus serta menambah wawasan berpikir. Dari kegiatan tersebut di atas diharapkan peranan lembaga atau organisasi profesi Bakohumas di instansi pemerintah dan lembaga semakin baik.

Pemaparan diatas merupakan etika etika yang harus dijalankan oleh seorang humas pemerintahan, didalam poin ketiga disebutkan bahwa praktisi humas pemerintah diharuskan untuk menyelenggarakan dan mengikuti pendidikian dan pelatihan, seminar, serta work shop sebagai upaya meningkatkan keterampilan khusus serta menambah wawasan berpikir. Dari penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa keterampilan dan kemampuan yang dimiliki seorang humas, terutama humas pemerintahan tidak cukup sampai disitu saja, melainkan ia harus tetap meningkatkan keterampilan nya dalam bidang kehumasan dan menambah wawasan berfikirnya agar tingkat ke kredibilitasan dan keprofesionalan humas tersebut semakin tinggi. Pekerjaan humas merupakan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan yang lebih, baik dalam bidang akademik, maupun akademik. Misalnya dalam bidang akademik seorang humas dituntut untuk memahami dasar-dasar naskah humas seperti press release/news release, company profile, dasar-dasar jurnalistik, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bidang non akademik seorang humas dituntut untuk selalu responsif terhadap segala kondisi yang ada, selain itu seorang humas juga dituntut untuk memiliki kepekaan yang lebih terhadap suatu hal. Tetapi yang tidak kalah penting adalah kemampuan berkomunikasi yang dimiliki seorang humas. Kemampuan komunikasi menjadi modal utama bagi seorang humas dalam menjalankan tugas kehumasannya. Dari penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa profesi humas bukan profesi yang main-main, humas memiliki peran struktural didalam perusahaan maupun pemerintahan.

Dikutip dari syarifuddin Zuhri dalam buku Etika Profesi Public Relations “Perbedaan utama antara fungsi dan tugas hubungan masyarakat (humas) yang terdapat di instansi dinas pemerintah dan lembaga nonpemerintah (perusahaan komersial swasta) yaitu tidak ada sesuatu yang diperjualbelikan atau transaksi terjadi, baik berbentuk produk barang maupun jasa pelayanan yang ditawarkan kepada pihak yang membutuhkan secara komersial. Walaupun ada pihak humas pemerintah melakukan hal yang sama dengan perusahaan komersial, seperti melaksanakan kegiatan kampanye publikasi, promosi pemasaran, dan periklanan, namun hal tersebut lebih menekankan pada bentuk public services atau public utilities demi kepentingan pelayanan umum (masyarakat)”.

Baca Juga: Makalah Tentang Hubungan Antar Pribadi Dalam Menjalin Relasi Di Masyarakat

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat terlihat bahwa tugas dan fungsi yang dilakukan humas pemerintah tidak hanya berdasarkan nilai komersil semata, melainkan lebih kepada bentuk pengabdian demi kepentingan masyarakat. Menurut saya apabila seorang humas pemerintah memaksimalkan tugas kehumasannya dengan baik maka akan tumbuh persepsi positif dari masyarakat terhadap pemerintahan. Seperti yang kita ketahui, bahwa saat ini banyak masyarakat yang kurang puas dan cenderung apatis terhadap kinerja pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan masyarakat. Tetapi tidak sedikit pula yang mendukung dan setuju terhadap kebijakan pemerintah.

Kepesimisan dan kecurigaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah terjadi di kota Jambi. Berdasarkan jurnal scholar.unand.ac.id/../BAB%2520I.pdf dikatakan bahwa hal “tersebut berawal pada tahun 2013, dimana pemerintah Kota Jambi mencanangkan program kerja JAMBI BANGKIT 2016. Program ini meliputi Jambi bersih, aman, pembangunan, kemandirian, indah dan taqwa. Program kerja pemerintah Kota Jambi ini bertujuan semata-mata untuk kemakmuran masyarakat dalam menciptakan kota yang nyaman dari segala aspek. Kebijakan pemerintah yang menuntut adanya perubahan suatu kota sangat rentan terhadap kritikan, penolakan dari masyarakat maupun dari aparatur pemerintah itu sendiri. Indikator tersebut bertujuan dalam menjadikan Kota Jambi manjadi bangkit dari segala aspek sesuai dengan program kerja yang telah dicanangkan pemerintah kota. Guna mewujudkan Kota Jambi bangkit walikota Jambi juga berkomitmen untuk tidak mengambil gajinya selama ia menjabat sebagai walikota. Gaji tersebut digunakan untuk membantu warga Kota Jambi yang kurang mampu, salah satunya adalah pemberian beasiswa dan bedah rumah bagi veteran”.

Namun kenyataannya hal tersebut malah menimbulkan polemik bagi sebagian masyarakat. Berdasarkan fakta dilapangan, sebagian masyarakat justru bereaksi dengan berbagai pandangan. Opini yang berkembang berupa kecurigaan yang menyatakan bahwa suatu hal yang mustahil jika suatu pekerjaan dikerjakan dengan sukarela tanpa mengharapkan suatu imbalan. Kecurigaan terhadap pemerintahan inilah yang dimanfaatkan oleh lawan politik walikota Jambi. Opini baru yang berkembang adalah calon yang terpilih biasanya bertekad mengembalikan modal kampaye yang telah ia keluarkan atau ada kepentingan lain yang ingin dicapai selama menjadi walikota. Pembiaran terhadap opini-opini negatif berujung lahirnya antipati masyarakat terhadap kinerja-kinerja pembangunan yang dilakukan walikota. Selain itu kurangnya perhatian humas terhadap respon masyarakat mengakibatkan seluruh program kerja tidak dapat diketahui masyarakat secara luas. Hal tersebut dikarenakan kurangnya publikasi terhadap masyarakat yang berkaitan dengan program kerja dan kebijakan pemerintah.

Menurut saya, dalam kasus ini terlihat bahwa humas pemerintahan kota Jambi kurang berperan secara maksimal dalam mengatasi opini negatif yang berkembang dimasyarakat, hal tersebut tentu saja sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan kota Jambi terutama bagi Walikota Jambi sendiri. Untuk itu guna optimalisasi pencapaian program pemerintah Kota Jambi bangkit ini, humas perlu bekerja lebih baik dan profesional terhadap program kerja yang dilaksanakan, penegasan kerja sangat penting karena akan jelas apa yang harus dikerjakan dan kepada siapa harus dipertanggungjawabkan.Dalam hal ini, pemerintah Kota Jambi tidak cukup dengan menjalankan komunikasi satu arah mengenai kebijakan-kebijakan dalam program kerja yang dicanangkan, terlebih itu menyangkut kepentingan seluruh masyarakat, jika kondisi ini terus berlanjut dikhawatirkan dapat menimbulkan pengaruh terhadap capaian program kerja yang dijalankan.

Mungkin masalah publikasi yang tidak tuntas tersebut terlihat sepele, namun apabila masalah tersebut dibiarkan terus-menerus tentunya akan menjadi boomerang bagi pemerintahan Kota Jambi sendiri. Dari kasus tersebut dapat terlihat bahwa persoalan sebenarnya adalah sejauh mana humas bekerja menjadi penghubung kebijakan yang dibuat pemerintah, sehingga kebijakan tersebut menyentuh serta dapat diterima secara positif oleh setiap masyarakat.Seorang humas pemerintah harus menjalankan fungsinya seperti yang dijelaskan Syarifuddin Zuhri dalam buku “Etika Profesi Public Relations” sebagai berikut:

Fungsi Pokok Humas Pemerintah

Fungsi pokok humas pemerintah pada dasarnya sebagai berikut:

a.  Mengamankan kebijaksanaan dan program kerja pemerintah yang diwakilinya;

b. Memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan-pesan dan informasi mengenai kebijaksanaan, hingga mampu mensosialisasikan program-program pembangunan, baik secara nasional maupun daerah kepada masyarakat;

c. Menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan menampung aspirasi atau opini publik (masyarakat), serta memperhatikan keinginan-keinginan masyarakat di lain pihak;

d. Berperan serta secara aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan program pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan fungsi pokok tersebut saya menilai humas pemerintahan kota Jambi belum menjalankan fungsinya sebagai seorang praktisi humas dengan baik. Ia tidak mampu mengamankan kebijaksanaan dan program kerja pemerintah yang diwakilinya, hal tersebut dikarenakan saat munculnya opini negatif mengenai pemerintahan Kota Jambi, humas terkait cenderung membiarkan berkembangnya opini tersebut dan tidak mengambil langkah yang tepat. Padahal bukan tidak mungkin, jika keadaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik jika dikondisikan secara cepat dan tepat. Tetapi kenyataannya opini tersebut telah menyebar secara luas sehingga menurunkan citra dan ke kredibilitasan pemerintah Kota Jambi.

Kurangnya perhatian humas terhadap respon masyarakat mengakibatkan seluruh program kerja tidak dapat diketahui masyarakat secara luas. Padahal di era globalisasi seperti saat ini, melakukan publikasi dinilai tidak cukup dengan menggunakan media massa cetak seperti bulletin pemerintah dan media sejenisnya, hal tersebutdikarenakan keadaan masyarakat yang cenderung berbeda-beda, bisa jadi tidak semua masyarakat sempat dan mau membaca bulletin tersebut. Terutama bagi para remaja yang cenderung lebih apatis terhadap hal-hal yang berbau politik dan pemerintahan. Untuk itu diperlukan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut, karena masyarakat sendiri merupakan sasaran pemerintah dalam suatu program kerja yang dicanangkan, dalam hal ini tentu yang menjadi dasar adalah tingkat simpati masyarakat dan pengetahuan terhadap program kerja pemerintah yang akan dijalankan. Pemerintah kota Jambi seharusnya mampu mempublikasikan informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurut pendapat saya, humas pemerintahan kota Jambi dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan publikasi tersebut dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Dimana di era globalisasi seperti saat ini, banyak bermunculan teknologi-teknologi baru yang dapat mempermudah penyebaran informasi kepada masyarakat, salah satunya adalah penggunaan media sosial. Menurut kamus online merriam-webster“media sosial adalah bentuk komunikasi elektronik (seperti website untuk jejaring sosial dan microblogging) dimana pengguna membangun komunitas online untuk berbagi informasi, ide, pesan-pesan personal dan konten lainnya (seperti video) (Merriam-Webster 2013) Lebih lanjut, Ron Jones menjelaskan bahwa media sosial ini merupakan kategori media online dimana orang-orang berbicara, berpartisipasi, berbagi, berjejaring dan ditandai dengan aktivitas online. Sebagian besar media sosial mendorong pengguna untuk berdiskusi, memberikan umpan balik, voting, komentar dan berbagi informasi sesuai dengan minatnya masing-masing. Masih menurut Jones, media sosial lebih dari sekedar percakapan dua arah, lebih dari broadcast satu arah seperti media tradisional, media sosial memiliki keunikan yaitu dengan adanya ide tetap terhubung dengan site, sumber dan orang-orang lainnya (Jones 2009).

Dengan fungsinya yang sedemikian rupa, maka penggunaan media sosial didalam bidang pemerintahan dapat dijadikan pilihan yang tepat. Terlebih lagi saat ini media sosial sudah sangat familiar bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan media sosial mampu menembus seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, orang dewasa, bahkan orang tua. Di Indonesia sendiri kemunculan media sosial cukup mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terbukti dari jumlah pengguna media sosial yang semakin meningkat setiap tahunnya. Fenomena inilah yang seharusnya dimanfaatkan oleh humas pemerintahan dalam mempermudah penyampaiann informasi yang terkait dengan kebijakan pemerintah ataupun informasi-informasi lainnya. Jika publikasi menggunakan media massa cetak dinilai kurang efektif, maka penggunaan media sosial sebagai sarana publikasi ini  dapat menjadi cara yang jitu dalam mengatasi terjadinya miss komunikasi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Penyampaian informasi melalui media sosial juga dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan media-media lainnya. Jika dilihat dari jumlah penggunanya yang tidak sedikit, maka bisa disimpulkan bahwa ketertarikan masyarakat terhadap informasi-informasi yang disebarkan melalui media sosial jauh lebih besar dibandingkan dengan media-media konvensional seperti bulletin-bulletin pemerintahan. Namun tidak menutup kemungkinan juga jika masih ada beberapa kalangan yang memanfaatkan media konvensional sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan akan informasinya.

Selain menggunakan media sosialdalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, seorang humas juga dapat menggunakan sarana lain seperti website dalam mempublikasikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pemerintahan. Hal ini didukung dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa :

“Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Keterbukaan informasi publik sekaligus menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik dan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi yang makin berkualitas. Lebih lanjut dalam pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan: setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu dan biaya ringan dan cara yang sederhana. Pemanfaatan teknologi informasi, khususnya melalui jejaring media sosial dalam melaksanakan diseminasi informasi publik menjadi salah satu terobosan yang perlu karena sifatnya cepat, tepat waktu, murah dan mudah.” dalam (Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI 2013)

Baca Juga: Makalah Tentang Maraknya Kasus Pembegalan Di Indonesia

Berdasarkan undang-undang tersebut dapat terlihat bahwa penggunaan media sosial dalam bidang pemerintahan merupakan hal yang tepat karena dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu dan biaya ringan dan cara yang sederhana. Pemanfaatan teknologi informasi, khususnya melalui jejaring media sosial dalam melaksanakan diseminasi informasi publik menjadi salah satu terobosan yang perlu karena sifatnya cepat, tepat waktu, murah dan mudah”. Pemilihan media sosial merupakan langkah yang tepat karena sesuai dengan isi yang ada didalam pasal tersebut, yaitu cepat, tepat waktu, murah, dan mudah. Dimana keempat hal tersebut sesuai dan mewakili prinsip media sosial. Namun seorang humas pun harus memperhatikan media sosial yang sesuai dan cocok dengan kondisi dan karakteristik khalayaknya. Dimana seperti yang kita ketahui saat ini bahwa terdapat begitu banyak media sosial yang dapat kita temui dengan mudah di dunia maya, jadi dengan demikian seorang humas harus jeli dalam mengidentifikasi media sosial apa yang paling efektif dipergunakan sebagai media relation antara lembaga pemerintahan dengan publiknya. Penggunaan media sosial yang tepat dapat meningkatkan citra atau reputasi lembaga, namun kesalahan dalam penggunaan media sosial dapat berakibat fatal. Oleh karena itu pemanfaatan media sosial harus terus dibarengi oleh peningkatan kemampuan dalam hal pengelolaan konten dan strategi kehumasan.

Selain memperbaiki kinerja dalam hal pemublikasian, menurut saya humas kota Jambi juga perlu meningkatkan kemampuan pribadinya dalam bidang kehumasan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. Memperbanyak kemampuan di bidang komunikasi

Profesi humas memang identik dengan bidang ilmu komunikasi. Namun belum semua perusahan mewajibkan semua praktisi humas yang masuk ke bidang ini sebagai teknisi komunikasi. Seperti yang dikutip dalam jurnal yang ditulis oleh Rahmita Saleh, Iqbal Sultan, Muhammad. Dalam jurnal tersebut dikatakan bahwa “pendidikan formal bidang IlmuKomunikasi belum menjadi standar dalam penerimaan pegawai di Biro Humas dan Protokol. Hal tersebut diperjelas oleh Kepala Bagian Humas, Devo Khadafi, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Mei 2014 dengan menyatakan bahwa : “Sebenarnya jika dilihat daripendidikannya, mereka tidak mempunyaibasic secara khusus di bidang komunikasi,tetapi mereka umumnya telah lama di bidang kehumasan. Kalaupun ada yang baru, yang saya lihat juga masih kurang yang berlatar belakang keilmuan komunikasi. Tetapi kita tetap memperhatian skill.”

Dari kutipan diatas dapat kita ketahui bahwa tidak semua praktisi humas memiliki basic khusus di bidang komunikasi. Maka dari itu diperlukan usaha lebih dalam memahami bidang komunikasi bagi humas yang belum memiliki basic dalam bidang ilmu komunikasi. Dalam ilmu komunikasi sendiri seorang humas dapat mempelajari beberapa ilmu seperti dalam hal pemberitaan atau pers, feature, press release, dan lain sebagainya. Dimana ilmu-ilmu tersebut sangat sesuai dengan bidang profesi humas. Misalnya seperti pembuatan press release, mengembangkan isi web, menangani kontak media, dan pekerjaan-pekerjaan humas lainnya.

2. Mengikuti pelatihan, seminar, serta work shop sebagai upaya meningkatkan keterampilan khusus serta menambah wawasan berpikir.

Untuk menunjang kemampuan dalam bidang kehumasan, seorang humas perlu menambah kemampuan dan wawasannya sehingga dapat meningkatkan kinerjanya sebagai seorang praktisi humas. Pelatihan yang dapat diikuti oleh humas pun bermacam-macam, mulai dari pelatihan public speaking dan protokol, teknik lobi dan negosiasi,pelatihan analisis isi pemberitaan media, pelatihan manajemen krisis dan manajemen isu, pelatihan manajemen media internal, pelatihan PR writing, pelatihan IT, pelatihan pembuatan media cetak atau bulletin, pelatihan jurnalistik, pelatihan dokumentasi dan monitoring media massa, dan lain sebagainya. Pelatihan-pelatihan tersebut tentu saja dapat menunjang kinerja seorang humas dalam menjalankan profesinya.

3. Mampu mengelola krisis dengan baik

Dikutip dari jurnal yang ditulis olehHanindyalaila Pienrasmi. Didalam jurnal tersebut dikatakan bahwa “dalam melakukan pekerjaannya, seorang humas dituntut untuk mempunyai kemampuan praktik komunikasi organisasi, manajemen krisis, manajemen isu dan riset. Manajemen krisis dan isu diperlukan karena setiap lembaga pasti akan mengalami krisis dalam perjalanannya.” Hal tersebut sama halnya seperti yang terjadi di pemerintahan kota Jambi 2013 silam. Dimana krisis kepercayaan ini berasal dari eksternal pemerintahan, yaitu masyarakat sendiri. Maka dari itu humas kota jambi harus mampu mengelola krisis tersebut dengan baik, karena jika dikelola dengan baik maka krisis tersebut akan menjadi titik awal meningkatkan citra lembaga menuju kondisi yang lebih baik.

Selain itu peran lain yang harus dilakukan oleh seorang humas ialah sebagai pendengar yang peka dan perantara komunikasi yang baik. Humas harus mampu menjadi seorang perantara ataupun mediator antara pemerintahan dan publiknya. Sehingga dapat tercipta komunikasi dua arah yang dapat memperlancar hubungan agar saluran komunikasi tetap terbuka. Tujuannya adalah memberi informasi yang dibutuhkan oleh publik untuk membuat keputuasan demi kepentingan bersama. Praktisi humas yang berperan sebagai fasilitator komunikasi ini bertindak sebagai sumber informasi dan agen kontak resmi antara pemerintah dan publik.

4. Fasilitator Pemecah Masalah

seorang humas harus meningkatkan kemampuannya dalam memecahkan suatu  permasalahan. Humas dituntut sebagai problem solver yang dapat mewakili keinginan kedua belah pihak. Karena didalam sebuah pemerintahan, seorang humas menjadi bagian dari tim perencanaan strategis yang mana memiliki peran struktural didalam pemerintahan.

5. Menjalin hubungan yang baik dengan pers

keberadaan pers merupakan hal yang harus diperhitungkan didalam dunia politik. Pers dapat menjadi sejata yang ampuh dalam meningkatkan citra pemerintahan jika terdapat hubungan yang baik dan saling menguntungkan. Namun disisi lain, pers juga dapat menjadi boomerang bagi sebuah pemerintahan jika tidak dikelola dengan baik, terlebih lagi saat ini pemerintah yang dinilai memiliki stigma negatif bagi sebagian orang. Maka dari itu diperlukan pengelolaan media atau pers yang tepat. Hubungan yang seharusnya terjalin antara Humas dan Pers adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan sehingga kedua belah pihak sama-sama mencapai tujuan yang mereka inginkan.

Menurut saya, hal-hal diatas merupakan langkahtepat yang perlu dilakukan oleh seorang humas pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya. Kemajuan peradaban yang semakin pesat menuntut seorang humas untuk mengikuti perubahan yang ada dengan cara-cara tersebut. Dari beberapa pemaparan diatas dapat terlihat bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh seorang humas bukanlah pekerjaan yang mudah, diperlukan kemampuan khusus untuk menjadi seorang humas yang profesional.Untuk itu perlu diperhatikan hal hal berikut, karena kekredibilatasan dan keprofesioanal praktisi humas dapat mencerminkan citra suatu organisasi maupun pemertintahan. Maka dari itu, humas kota Jambi perlu meningkatkan kinerjanya demi tercapainya pemerintahan yang lebih baik.

Simpulan

Humas memiliki peran yang penting dalam sebuah pemerintahan. Salah satu peran terpenting yang dilakukan humas adalah menjaga nama baik atau reputasi pemerintah. Praktik ini seharusnya dilakukan oleh seluruh praktisi humas, namun kenyataannya masih terdapat humas yang kurang berperan aktif dalam menjaga citra suatu pemerintahan. Sama halnya seperti yang terjadi di Jambi pada tahun 2013 silam. Dimana berdasarkan penjelasan diatas, bahwa masalah tersebut terjadi karena kurangnya penyebaran informasi yang berkaitan dengan program kerja dan kebijakan pemerintah kota Jambi. Selain itu pembiaran terhadap isu-isu negatif yang berkaitan dengan walikota Jambi juga memperuncing permasalahan ini. Sehingga permasalahan tersebut malah dimanfaatkan oleh beberapa pihak, diantaranya lawan politik walikota Jambi. Dalam kasus tersebut, seharusnya humas kota jambi dapat berperan lebih aktif dalam menanggulangi permasalahan dan krisis kepercayaan yang sedang terjadi.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut bermacam-macam. Seperti pengklarifikasian terhadap isu-isu negatif yang sudah terlanjur beredar, penggunaan media yang tepat dalam menyebarluaskan informasi pemerintahan, meningkatkan responsifitas terhadap masyarakat,  hingga memperbaiki kualifikasi humas kota Jambi itu sendiri. Dalam upaya peningkatan publikasi informasi terhadap masyarakat, humas pemerintahan kota Jambi dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dalam mempermudah tugasnya, seperti penggunaan media sosial dan website milik pemerintah. Dimana hal tersebut dinilai lebih efektif dan efisien. Selain itu humas kota Jambi pun perlu membangun hubungan yang baik dengan pers media. Dimana hubungan yang seharusnya terjalin antara Humas dan Pers adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan sehingga kedua belah pihak sama-sama mencapai tujuan yang mereka inginkan.

Daftar Pustaka

  • Pemanfaatan Social Media oleh Praktisi Public Relationsdi Yogyakarta, oleh Hanindyalaila Pienrasmi Alumnus Pascasaijana Ilmu Komunikasi, Fakultas Hmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Jumal komunikasi, ISSN1907-898X Volume 9, Nomor 2, April 2015)
  • Zuhri, Syafruddin. Etika Profesi Public Relations
  • Penggunaan Media Sosial bagi Humas di Lembaga Pemerintah, oleh Nuning Kurniasih, S.Sos., M.Hum.2013
  • Pengetahuan Jurnalistik Pegawai Humas Pemerintah Dalam Kegiatan Publisitas, oleh Rahmita Saleh, Iqbal Sultan, Muhammad FaridIlmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.( Vol.4 No.1 Januari – Maret 2015)
  • Website Pemerintah Daerah Sebagai Sarana Online Oublic Relations, oleh Liliek Budiastuti Wiratmo, Noor Irfan, dan Kuwatono (Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017)
  • scholar.unand.ac.id/../BAB%2520I.pdf


Bagikan Artikel Ini:

5 thoughts on “Makalah Etika Kehumasan: Kode Etik Humas Pada Pemerintah Kota Jambi”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *